Rapat Teknis Bidang Pendapatan Daerah Provinsi dan Kab/Kota Se Papua Tahun 2015

Pembangunan di Papua membutuhkan dana yang tidak sedikit, Dinas Pendapatan Daerah sebagai instansi yang memiliki tugas utama meningkatkan pendapatan daerah, menghadapi tantangan yang tidak mudah. Tuntutan ketersediaan dana bagi pembangunan yang cukup besar membuat Dispenda harus meningkatkan kinerja, bekerja lebih cerdas, inovatif dan efektif tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan Pendapatan Daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat.

Ketergantungan yang besar terhadap Dana dari Pusat menuntut Dispenda Provinsi dan Dispenda Kabupaten/Kota harus berupaya lebih maksimal untuk meningkatkan kemandirian daerah. Dispenda Provinsi Papua dan Dispenda Kabupaten/Kota sebagai koordinator di bidang pendapatan daerah diharuskan untuk bangkit menuju kemandirian kapasitas fiskal daerah guna menopang APBD bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Pada tanggal 08 sd 10 10 Juni 2015 telah diselenggarakan Rapat Teknis Bidang Pendapatan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Papua yang dilaksanakan untuk membahas persoalan-persoalan tersebut di atas sekaligus merumuskan rencana aksi untuk dilaksanakan.


Rapat dibuka oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Papua mewakili Gubernur Papua dan dihadiri oleh pejabat dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Ketua Asosiasi BUMD se Indonesia, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua, Kepala Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua, Kepala Biro Perekonomian Daerah Provinsi Papua, Kepala Dispenda Provinsi Papua, Kepala Dispenda/DPPKAD Kabupaten/Kota se Papua, Kepala UPPD/SAMSAT se Papua, akademisi Universitas Cenderawasih dan undangan lainnya.

Beberapa rekomendasi hasil rapat tersebut antara lain :

Mengusulkan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI dan Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI agar menyiapkan pedoman pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengingat peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 saat ini belum mengakomodir kebutuhan teknis di Daerah dalam bentuk Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain.

Perlu membentuk dan meningkatkan peranan BUMD dalam mengelola potensi daerah sesuai dengan kebutuhan Daerah dalam rangka optimalisasi PAD.

Perlu ada sinergitas antara Dispenda Provinsi dengan Dispenda Kabupaten/Kota se Papua dalam menjaring Wajib Pajak melalui kewenangan perijinan. Misalnya penerbitan ijin gangguan dan SIUP perlu dikaitkan dengan kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor.

Mengusulkan kepada Gubernur Papua untuk membuat edaran kepada pihak ketiga yang memiliki dan/atau menguasai alat-alat berat/besar untuk membayar kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor.

Mengusulkan kepada Pemda Provinsi Papua agar menegaskan kepada jajaran SKPD yang mengelola kegiatan infrastruktur di Kabupaten/Kota untuk pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan oleh pihak ketiga (kontraktor).

Rekomendasi ini menjadi acuan dalam penentuan kebijakan lebih lanjut dan menjadi tugas bersama antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk bersinergi dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah.


Berita Sebelumnya

      

REALISASI PAD UNTUK SEMUA SKPD PER FEBRUARI 2017

PILIH SKPD       
Uraian Penerimaan
Target
Realisasi Penerimaan
Sisa Lebih (Kurang)
Dari Target
S/D Bulan Lalu
Bulan Ini
S/D Bulan Ini
%
Pendapatan Asli Daerah 1.308.280.585.796 60.086.475.994 52.848.332.081 112.934.808.075 8,63 1.195.345.777.721
Pajak Daerah 179.260.000.000 42.441.963.549 41.151.432.417 83.593.395.966 46,63 95.666.604.034
Retribusi 56.555.426.381 978.971.900 1.126.772.697 2.105.744.597 3,72 54.449.681.784
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 52.810.182.602 0 0 0 0,00 52.810.182.602
Lain-Lain PAD Yang Sah 142.116.574.714 16.737.306.496 10.570.126.967 27.307.433.463 19,21 114.809.141.251

Anda di Halaman: