Sengketa Pajak Air Permukaan antara PT.Freeport Indonesia dan Pemerintah Provinsi Papua

PT. Freeport Indonesia dalam kegiatan pertambangannya telah memanfaatkan air permukaan yang berasal dari sungai Aghawagon - Otomona Kabupaten Mimika Provinsi Papua untuk mendorong dan mengendapkan sisa produksi berupa pasir sisa tambang dari Pabrik Pengolahan ke Daerah Pengendapan Ajkwa sejauh 120 km. Pemanfaatan sungai tersebut merupakan obyek Pajak Air Permukaan sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Pemerintah Provinsi Papua menetapkan Pajak Air Permukaan atas pemanfaatan Sungai Aghawagon-Otomona untuk transportasi sisa tambang (tailing) Tahun 2011 hingga tahun 2014 yang harus dibayar oleh PT Freeport Indonesia sebesar Rp 2.263.023.360.000,- dan periode Januari 2015 hingga Juli 2015 sebesarRp 252.771.840.000,- . Masa Pajak Air Permukaan adalah Masa Pajak Bulanan dan jika diakumulasikan per tahun, setiap tahun PT Freeport Indonesia wajib membayar Rp. 435.196.800.000,- .

Selanjutnya, PT. Freeport Indonesia mengajukan Keberatan kepada Gubernur Papua melalui Surat Keberatan yang menyatakan PT Freeport Indonesia tidak setuju dengan dasar dan alasan penetapan SKPD PAP termasuk seluruh jumlah yang harus dibayar. Atas dasar Surat Keberatan tersebut, Gubernur Papua telah menerbitkan Keputusan Gubernur untuk menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan PT.Freeport Indonesia. Sesuai dengan hak yang dimiliki oleh wajib pajak yang diberikan oleh Undang-Undang, PT.Freeport Indonesia mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak Jakarta.

Sidang Perdana Sengketa Pajak Air Permukaan PT Freeport Indonesia dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2015, Gubernur Papua menunjuk Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Tinggi Papua sebagai Kuasa Hukum mewakili Gubernur dalam Sidang tersebut, namun Majelis Hakim menolak Jaksa Pengacara Negara sebagai Kuasa Hukum sehingga Gubernur Papua harus menunjuk Kuasa Hukum baru pada Sidang tanggal 13 Januari 2016.

Selanjutnya Gubernur Papua menunjuk Tim Kuasa Hukum melalui Surat Perintah Nomor 180/0134/SET Tanggal 6 Januari 2016, yang terdiri dari DR.M.RIDWAN RUMASUKUN, SE,MM Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua, YORGEMES DEREK HEGEMUR, SH,MH Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua, M.B. SETIYO WAHYUDI, SE,MM Kepala Bidang Pengembangan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua, Ir.R.AGUS DWIYANA, M.Si Kepala Bidang Teknik Geologi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua dan SOFIA BONSAPIA, SH,MH Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum SETDA Provinsi Papua.

Sidang Sengketa Pajak telah dilaksanakan sebanyak 9 (sembilan) kali dengan rincian untuk masa pajak 2011 sd 2014 telah dilaksanakan sidang sebanyak 4 (empat) kali yakni tanggal 2 Desember 2015, 13 Januari 2016, 3 Februari 2016 dan 10 Februari 2016. Selanjutnya untuk masa pajak Januari sd Juli 2015 telah dilaksanakan sidang sebanyak 5 (lima) kali yakni tanggal 23 Maret 2016, 13 April 2016, 4 Mei 2016, 25 Mei 2016 dan 15 Juni 2016. Sidang tanggal 15 Juni 2016 pada tahap mendengarkan pendapat ahli.

Pada proses persidangan, yang menjadi pokok sengketa adalah bahwa PT Freeport Indonesia tidak setuju dengan dasar dan alasan penetapan SKPD PAP termasuk seluruh jumlah yang harus dibayar. PT Freeport Indonesia bersedia membayar apabila SKPD yang dikenakan ditetapkan dengan PERDA Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 1990 ketika Kontrak Karya ditandatangani dengan tarif Rp.10,- per m3. Pemerintah Provinsi Papua menetapkan Pajak Air Permukaan berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta PERDA Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 sebesar 10% x Rp.1200 = Rp. 120,- per m3. Tarif yang dikenakan oleh Pemerintah Provinsi Papua sudah sesuai peraturan perundang-undangan, dan apabila dibandingkan, Kurs US Dollar pada saat ditandatanganinya Kontrak Karya berkisar sebesar Rp. 1.800,- sementara pada saat ini kurs US Dollar berkisar sebesar Rp. 13.000. Begitu juga apabila dibandingkan harga emas pada saat ditandatanganinya Kontrak Karya dengan harga emas saat ini. Apabila PT.Freeport dalam transportasi tailingnya tidak memanfaatkan sungai dan mengangkut tailing menggunakan Truk, diperkirakan membutuhkan biaya Rp. 6 Trilyun per tahun, dan apabila menggunakan pipa membutuhkan investasi besar dengan biaya pemeliharaan berkisar Rp.4 Trilyun per tahun.

Terkait pengukuran debit air sungai yang digunakan sebagai dasar perhitungan, PT Freeport Indonesia berpendapat bahwa debit sungai harus dihitung berdasarkan rata-rata dari 16 titik sepanjang Sungai Aghawagon-Otomona dengan debit air rata-rata 42 m3/detik. Pemerintah Provinsi Papua dalam menetapkan Pajak Air Permukaan didasarkan pada hasil pengukuran di Jembatan Otomona (MP 40) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 431 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Pengelolaan Tailing PT Freeport Indonesia di Daerah Pengendapan Ajkwa Atau Modified Ajkwa Deposition Area (ModADA) di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Debit air berdasarkan pengukuran di Jembatan Otomona sebesar 115 m3/detik, debit inilah yang menjadi dasar penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan.

Masa Pajak Bulan Agustus sampai dengan Desember 2015 masih menunggu jadwal persidangan, sementara untuk persidangan masa pajak januari sd juli 2015 masuk pada tahap penyampaian kesimpulan akhir yang akan digelar pada tanggal 27 Juli 2016.



Berita Sebelumnya

      

REALISASI PAD UNTUK SEMUA SKPD PER FEBRUARI 2017

PILIH SKPD       
Uraian Penerimaan
Target
Realisasi Penerimaan
Sisa Lebih (Kurang)
Dari Target
S/D Bulan Lalu
Bulan Ini
S/D Bulan Ini
%
Pendapatan Asli Daerah 1.308.280.585.796 60.086.475.994 52.848.332.081 112.934.808.075 8,63 1.195.345.777.721
Pajak Daerah 179.260.000.000 42.441.963.549 41.151.432.417 83.593.395.966 46,63 95.666.604.034
Retribusi 56.555.426.381 978.971.900 1.126.772.697 2.105.744.597 3,72 54.449.681.784
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 52.810.182.602 0 0 0 0,00 52.810.182.602
Lain-Lain PAD Yang Sah 142.116.574.714 16.737.306.496 10.570.126.967 27.307.433.463 19,21 114.809.141.251

Anda di Halaman: