Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pendapatan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Papua Tahun 2017

Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) bidang Pendapatan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan di Hotel Ultima Horison Timika, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017, Rakornis ini diikuti oleh 24 Kabupaten/Kota dari total 29 Kabupetn/Kota di Provinsi Papua.

Peserta Rapat Koordinasi Teknis ini adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dipsenda) masing-masing Kabupaten dan Kota, Kepala UPTB/Samsat dan juga Bappenda Provinsi Papua. Rakornis ini juga dihadiri oleh Asisten III Setda Mimika, Lopianus Fuakubun, Kepala Dinas Koperasi dan Ekonomi Kreatif, Cherly Lumenta, SE., MSI, Kadisperindag Bernadinus Songbes, SH, Kepala Kantor Ketahanan Pangan, dan beberapa kepala SKPD lainnya.

Ketua Panitia Dra. Syamsuria, MM pada laporannya mengatakan bahwa maksud pelaksanaan Rakornis ini adalah untuk meningkatkan kebersamaan, menyatukan pola pikir dan pola tindak serta kemauan yang sama dalam meningkatkan PAD dengan tujuan untuk meningkatkan koordinasi antara provinsi dengan Kabupaten/Kota dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selanjutnya Bupati Timika yang diwakili oleh Asisisten II Sekda Timika, Lopianus Fuakubun, dalam sambutannya menyampaikan selamat datang di Timika yang penuh dengan keunikan sekaligus dalam sambutannya Asisten II Sekda Mimika mensosialisasikan berbagai potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Mimika. Gubernur dalam sambutannya yang diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Papua Drs. Elia Loupatty mewanti-wanti tentang tugas Dinas Pendapatan Daerah sebagai penghimpun dari seluruh penghasilan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari semua Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup pemerintahan Kabupaten masing-masing.
Kata dia, Dispenda bertanggungjawab langsung kepada daerah dalam hal pendapatan daerah.


Sehingga sudah seharusnya Dipsenda mewanti-wanti setiap SKPD yang tidak memenuhi target PAD-nya dalam tahun berjalan. Gubernur menegaskan bahwa, ketika APBD ditetapkan, maka pendapatan daerah setiap tahunnya masih nol, dan yang ada di rekening kas daerah adalah silfa. Ini akan lebih diperparah lagi jika sejumlah pendapatan daerah, sejumlah itu pula yang dibelanjakan.

Sehingga Dispenda harus mengejar PAD ini dengan melakukan ekstensifikasi pendapatan bukan hanya intensifikasi. Untuk itu Dispenda dan SKPD di lingkup Pemerintah daerah dituntut untuk mampu membuat suatu terobosan tetapi harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan tidak memberatkan masyarakat. Pada kesempatan ini pula dilakukan penyerahan nota kesepahaman atau perjanjian bersama antara Pemerintah Provinsi Papua dan Pemda Kabupaten Timika, tentang Retribusi Parkir Berlangganan. Pembukaan Rakornis ditandai dengan penabuhan tifa oleh Gubernur Papua yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten I Sekda Papua dan disaksikan oleh pimpinan OPD Kab/Kota Se-Papua.


Berita Sebelumnya

      

REALISASI PAD UNTUK SEMUA SKPD PER FEBRUARI 2017

PILIH SKPD       
Uraian Penerimaan
Target
Realisasi Penerimaan
Sisa Lebih (Kurang)
Dari Target
S/D Bulan Lalu
Bulan Ini
S/D Bulan Ini
%
Pendapatan Asli Daerah 1.308.280.585.796 60.086.475.994 52.848.332.081 112.934.808.075 8,63 1.195.345.777.721
Pajak Daerah 179.260.000.000 42.441.963.549 41.151.432.417 83.593.395.966 46,63 95.666.604.034
Retribusi 56.555.426.381 978.971.900 1.126.772.697 2.105.744.597 3,72 54.449.681.784
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 52.810.182.602 0 0 0 0,00 52.810.182.602
Lain-Lain PAD Yang Sah 142.116.574.714 16.737.306.496 10.570.126.967 27.307.433.463 19,21 114.809.141.251

Anda di Halaman: