Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) Antara Pusat Dan Daerah Sebagai Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan Semester I Tahun 2017

Penyelenggaran Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBK) antara Pusat dan Daerah sebagai Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan Semester I Tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 19 s/d 21 Juli 2017 bertempat di Ruang Rapat Rimbawan II Gedung Manggala Wanabakti Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kegiatan dimaksudkan untuk melakukan validasi/pencocokan data setoran PNBP sektor kehutanan (PSDH,DR dan IIUPH) semester I Tahun 2017 serta agar diperoleh pemutakhiran data PNBP sektor kehutanan sebagai bahan penyusunan laporan PNBP Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sasaran dari kegiatan Rekonsiliasi ini adalah 1). Meningkatnya Penerimaan PNPB sektor kehutanan, 2). Meningkatnya sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengelolaan PNPB sektor kehutanan, 3). Meningkatnya kualitas penatausahaan PNPB dengan memperhatikan Sistem Akuntansi Pemerintah yang berlaku dalam rangka mendukung Laporan Keuangan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 4). Terlaksananya usulan dan penyaluran Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan secara optimal dan tepat waktu dengan meminimalisir PNPB yang belum teridentifikasi daerah penghasilnya. Demikian disampaikan oleh Kepala Bagian Investasi dan Penerimaan Negara Ir. Sri Ufina Manik,MM yang juga sebagai ketua panitia saat menyampaikan laporan kegiatan.



Sementara Kepala Biro Keuangan Sekretaris Jendral Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Drs. Manan Kusnandar,MM saat membuka Kegiatan mengatakan bahwa Rapat Rekonsiliasi ini mengacu kepada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.02/MENHUT-ii/2010 tentang sistem informasi kehutanan.tujuan yang akan dicapai dalam rapat ini yaitu tercapainya sinkronisasi data dan informasi pembangunan kehutanan secara cepat, dan akurat. Dikatakan pula bahwa dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka kewenangan pengurusan bidang kehutanan mengalami perubahan yang signifikan, urusan kehutanan yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten sekarang sebagian besar menjadi kewenangan pemerintah provinsi.



Menurut Drs. Manan Kusnandar,MM, Rapat Rekonsiliasi ini dilakukan untuk mensikronisasi Data dan Informasi yang ada di tiap Provinsi khusus yang membidangi kehutanan supaya dengan data dan informasi pembangunan kehutanan yang akurat diharapkan akan dapat menarik investor di bidang kehutanan sehingga akan meningkatkan pendapatan asli daerah dan pendapatan negara.



Berita Sebelumnya

      

REALISASI PAD UNTUK SEMUA SKPD PER FEBRUARI 2017

PILIH SKPD       
Uraian Penerimaan
Target
Realisasi Penerimaan
Sisa Lebih (Kurang)
Dari Target
S/D Bulan Lalu
Bulan Ini
S/D Bulan Ini
%
Pendapatan Asli Daerah 1.308.280.585.796 60.086.475.994 52.848.332.081 112.934.808.075 8,63 1.195.345.777.721
Pajak Daerah 179.260.000.000 42.441.963.549 41.151.432.417 83.593.395.966 46,63 95.666.604.034
Retribusi 56.555.426.381 978.971.900 1.126.772.697 2.105.744.597 3,72 54.449.681.784
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 52.810.182.602 0 0 0 0,00 52.810.182.602
Lain-Lain PAD Yang Sah 142.116.574.714 16.737.306.496 10.570.126.967 27.307.433.463 19,21 114.809.141.251

Anda di Halaman: