Bimbingan Teknis Bidang Pendapatan 2017

Bertempat di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua menyelenggarakan kegiatan "Bimbingan Teknis Bidang Pendapatan".

Kegiatan bimbingan teknis pendapatan ini akan dilaksanakan tanggal 01 s/d 16 Agustus 2017 Acara dimulai pada pukul 10.00 WIT diawali dengan Laporan Ketua Panitia yang disampaikan oleh Kepala Bidang Retribusi Bappenda Provinsi Papua Selviana Kapitarauw, S.Pd, M.Pd disampaikan bahwa maksud kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi aparatur penerimaan pendapatan daerah, meningkatkan dan mengembangkan kapasitas building dan keahlian dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai pelayanan prima, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua. Disampaikan pula bahwa peserta yang mengikuti bimtek ini terdiri dari Bappenda Provinsi Papua, SKPD Pemungut Retribusi dan UPTB Samsat Se-Papua dengan jumlah peserta sebanyak 125 orang.

Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Gerzon Jitmau SH., MM dalam sambutannya mengatakan Bimtek atau training seperti ini sudah sekian tahun tidak dilaksanakan dan baru tahun 2017 ini dilaksanakan. Disampaikan juga bahwa Ujung tombak dalam pengelolaan pendapatan daerah terletak pada Sumber Daya Manusia (SDM) bidang aparatur pemungut yang menerima penerimaan pendapatan daerah dalam rangka menopang APBD bagi pembangunan di Provinsi yang kita cintai.


Bimtek ini akan memperkuat Bappenda dalam mencapai target penerimaan yang sebelumnya dibawah 500 milyar dan disaat kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe penerimaan sudah sampai 1 triliun, training ini juga sebagai pemicu bagi aparat pemungut / bendahara untuk mendapatkan arahan, memberikan pemahaman kepada aparatur sehingga dapat melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Harapan kepala Bappenda bahwa training ini tidak sama dengan training yang lain dan diharapkan kepada semua peserta setelah mendapatkan pemahaman dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh selama Bimtek dilingkungan kerja masing-masing.

Sementara Gubernur Papua yang diwakili oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Papua Drs. Elia Laupatty dalam sambutannya menyampaikan bahwa Bendahara memiliki tugas menerima, menyimpan dan menyetor, saat ini kita kenal transparansi dan akuntabilitas karena itu BKP di SKPD dan Samsat tidak bisa lagi bisik-bisik dengan Kepala Bappenda dan Kepala Samsat karena disebut harus transparan dan akuntabel.

Ditambahkan Drs. Elia Laupatty bahwa dalam pengelolaan pendapatan daerah BKP memiliki peran yang strategis sehingga seorang BKP harus kredibel sebagai pemegang pengelolaan keuangan, mempunyai kemampuan dasar ilmu dan profesional, peningkatan pengetahuan sehingga mampu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya Drs.Elia Laupatty mengingatkan bahwa ke depan tidak ada lagi kepala SKPD ragu dengan bendahara penerima, sebagai BKP tidak ada lagi kekeliruan dalam hal jumlah rupiah dan tidak ada dokumen yang sudah dalam bentuk uang tetapi uangnya tidak ada atau dalam arti yang sudah dalam bentuk kertas yang berharga tetapi uangnya tidak ada diharapkan tidak ada lagi kedepan. Pelatihan ini sangat menolong saudara dalam pelaksanaan tugas tambah Drs Elia Laupatty, beberapa hari BKP akan dibentuk karena ada beberapa regulasi sehingga saudara saudara diperkenankan duduk disini untuk mengikuti hal-hal yang standar dan akan dibekali untuk menguasai peraturan-peraturan tersebut demikian kata Drs. Elia Laupatty saat memberikan sambutan mewakili Gubernur Papua saat membuka Bimbingan Teknis Bidang Pendapatan di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.


Berita Sebelumnya

      

REALISASI PAD UNTUK SEMUA SKPD PER FEBRUARI 2017

PILIH SKPD       
Uraian Penerimaan
Target
Realisasi Penerimaan
Sisa Lebih (Kurang)
Dari Target
S/D Bulan Lalu
Bulan Ini
S/D Bulan Ini
%
Pendapatan Asli Daerah 1.308.280.585.796 60.086.475.994 52.848.332.081 112.934.808.075 8,63 1.195.345.777.721
Pajak Daerah 179.260.000.000 42.441.963.549 41.151.432.417 83.593.395.966 46,63 95.666.604.034
Retribusi 56.555.426.381 978.971.900 1.126.772.697 2.105.744.597 3,72 54.449.681.784
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 52.810.182.602 0 0 0 0,00 52.810.182.602
Lain-Lain PAD Yang Sah 142.116.574.714 16.737.306.496 10.570.126.967 27.307.433.463 19,21 114.809.141.251

Anda di Halaman: