RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI TIM PEMBINA SAMSAT PROVINSI PAPUA

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Gerzon Jitmau,SH.,MM bersama Tim Pembina Samsat di dampingi oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Drs. Elia Laupatty.,MM, Dirlantas Polda Papua, PT. Jasa Raharja, Bank Papua serta seluruh tim pembina Samsat melaksanakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Pembina Samsat di Ruang Rapat Bappenda Provinsi Papua tanggal 30 Agustus 2017. Kepala Bappenda Provinsi Papua Gerzon Jitmau, SH.,MM dalam kata sambutannya mengatakan maksud diadakan pertemuan ini adalah untuk menyamakan persepsi serta mengetahui permasalahan - permasalahan yang dialami oleh Tim Pembina Samsat dan diperoleh solusi atas permasalahan tersebut sehingga apa yang menjadi tugas Tim Pembina Samsat yaitu meningkatkan Pendapatan Daerah sesuai target yang telah ditetapkan dapat tercapai, disampaikan pula bahwa pertemuan tim pembina samsat ini juga merupakan hasil rekomendasi dari kegiatan rapat koordinasi yang berlangsung di Batam beberapa waktu yang lalu. Disampaikan oleh Kepala Bappenda bahwa akan dilakukan pengembangan atas beberapa payment point yang berada di wilayah Entrop (Kota Jayapura), Waena (Kota Jayapura), Sentani (Kab. Jayapura), Wanggar (Kab. Nabire) dan Tanah Miring (Kab. Merauke) hal ini dilakukan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor serta juga untuk memudahkan pelayanan terhadap Wajib Pajak.


Selanjutnya pada pertemuan tersebut di berikan kesempatan kepada kepala UPTB Samsat Jayapura, Sentani dan Keerom untuk menyampaikan beberapa permasalahan pada UPTB masing - masing dan pada kesimpulan dari penyampaian kepala UPTB adalah banyaknya tunggakan atas kendaraan plat merah, kepemilikan kendaraan bermotor yang tidak jelas, banyaknya kendaraan mutasi dari luar yang beroperasi di Provinsi Papua serta kurangsadarnya Pihak Ketiga untuk membayar Pajak Alat Berat. Atas beberapa hal tersebut ditanggapai oleh Asisten II Sekda Papua Elia Loupatty,MM dengan mengambil langkah - langkah tegas yaitu bagi kendaraan plat merah dilakukan sweeping khusus dan penahanan kendaraan, memudahkan pengurusan Bea Balik Nama Kendaraan yang tidak diketahui lagi identitas pemilik I, melakukan koordinasi dengan Pihak Kepolisian agar tidak melakukan perpanjangan atas mutasi masuk kendaraan di Papua dan khusus kendaraan alat berat untuk melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian agar dalam pengawalan kendaraan khusus alat berat berkoordinasi dengan Bappenda Papua sebelum dilakukan pengawalan untuk beroperasi terkait dengan pajak alat berat.
Diakhir pertemuan Asisten III Sekda Papua menyampaikan bahwa pentingnya koordinasi antar semua stakholder dan bersinergi dengan berbagai pihak anatara lain : Dirlantas Polda Papua, Kejaksaan Tinggi Papua, PT. Jasa Raharja serta Bank Papua.


Berita Sebelumnya

      

REALISASI PAD UNTUK SEMUA SKPD PER FEBRUARI 2017

PILIH SKPD       
Uraian Penerimaan
Target
Realisasi Penerimaan
Sisa Lebih (Kurang)
Dari Target
S/D Bulan Lalu
Bulan Ini
S/D Bulan Ini
%
Pendapatan Asli Daerah 1.308.280.585.796 60.086.475.994 52.848.332.081 112.934.808.075 8,63 1.195.345.777.721
Pajak Daerah 179.260.000.000 42.441.963.549 41.151.432.417 83.593.395.966 46,63 95.666.604.034
Retribusi 56.555.426.381 978.971.900 1.126.772.697 2.105.744.597 3,72 54.449.681.784
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 52.810.182.602 0 0 0 0,00 52.810.182.602
Lain-Lain PAD Yang Sah 142.116.574.714 16.737.306.496 10.570.126.967 27.307.433.463 19,21 114.809.141.251

Anda di Halaman: