Doleansi


PENERBITAN SURAT PENGHAPUSAN/PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

PENERBITAN SURAT PENGHAPUSAN/PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

A. Dasar
  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  3. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
  4. Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 118 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua untuk   Melakukan Pengurangan Ketetapan Pajak Daerah dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Daerah.

B. Maksud dan Tujuan
  1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan perlu adanya pembinaan;
  2. Bahwa untuk melaksanakan azas dan rasa keadilan di bidang perpajakan perlu memberikan keringanan kepada wajib pajak;
  3. Bahwa untuk maksud tersebut , perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Daerah dan Penghapusan atau Pengurangan  Sanksi Administrasi Pajak Daerah

C. Pelaksanaan

  1. Prosedur Penerbitan
   A. Menerima berkas pemohon dari SAMSAT yang terdiri dari;
       a. Surat Pengantar dari Kepala UPPD/SAMSAT
       b. Permohonan dari Wajib Pajak atau kuasa
       c. Surat Keterangan Bengkel apabila kendaraan rusak
       d. Surat Bukti penitipan STNK dan Plat di SAMSAT
       e. Foto copy KTP wajib pajak
   B. Memeriksa kelengkapan persyaratan, jika belum lengkap pemohon diminta untuk melengkapi;
   C. Memberi pertimbangan kepada atasan dengan merujuk kepada permohonan dan bukti-bukti yang dilampirkan;
   D. Setelah disetujui membuat Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Darah dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Daerah
   E. Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Darah dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Daerah dikirimkan kembali ke SAMSAT untuk ditetapkan.

  2. Waktu Penyelesaian
   A. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal Keputusan
   B. Keputusan berlaku sejak tanggal diterapkan

    3. Biaya Pelayanan
- Tidak dipungut biaya

    4. Produk Pelayaan
- Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Darah dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Daerah

    5. Laporan
- Terlampir

Kembali ke halaman sebelumnya

      

REALISASI PAD UNTUK SEMUA SKPD PER FEBRUARI 2017

PILIH SKPD       
Uraian Penerimaan
Target
Realisasi Penerimaan
Sisa Lebih (Kurang)
Dari Target
S/D Bulan Lalu
Bulan Ini
S/D Bulan Ini
%
Pendapatan Asli Daerah 1.308.280.585.796 60.086.475.994 52.848.332.081 112.934.808.075 8,63 1.195.345.777.721
Pajak Daerah 179.260.000.000 42.441.963.549 41.151.432.417 83.593.395.966 46,63 95.666.604.034
Retribusi 56.555.426.381 978.971.900 1.126.772.697 2.105.744.597 3,72 54.449.681.784
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 52.810.182.602 0 0 0 0,00 52.810.182.602
Lain-Lain PAD Yang Sah 142.116.574.714 16.737.306.496 10.570.126.967 27.307.433.463 19,21 114.809.141.251

Anda di Halaman: