Doleansi


PENERBITAN PENGUKUHAN DEALER KENDARAAN BERMOTOR

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pasal 1 huruf 14 : "Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha".

2. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

3. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan PEraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Dareah.
Pasal 15
(1) Setiap penyalur atau penjual kendaraan bermotor di Daerah yang ditunjuk oleh pabrikan atau importer harus mendapatkan pengukuhan atas izinnya dari Gubernur Cq. Kepala Dinas.
(2) Pengukuhan dimaksud untuk membebaskan pengenaan BBNKB atas penyerahan kendaraan bermotor yang diterima oleh penyalur atau penjual yang masa berlakunya selama 1 (satu) tahun.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari Pengkuhan Dealer Kendaraan Bermotor adalah untuk menetapkan pemasukan kendaraan bermotor ke dalam Dealer sebagai obyek bukan Pajak, sehingga dibebaskan dari pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
2. Tujuannya agar beban pajak yang seharusnya milik Dealer tidak dibebankan kepada konsumen sehingga harga jual kendaraan bermotor tidak terlampau tinggi dan tidak memberatkan konsumen.


C. Pelaksanaan

1. Prosedur penerbitan pengkuhan dealer
a. Menerima Surat Permohonan dari pemohon yang disampaikan melalui Kepala UPPD setempat dengan Surat Pengantar yang dilampiri persyaratan-persyaratan.
Persyaratan yang harus dipenuhi pemohon :
1) Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPPD setempat.
2) Rekomendasi dari Dinas Perhubungan setempat.
3) Fotocopy Akta Perusahaan (untuk permohonan pertama kali).
4) Fotocopy SITU dan SIUP perusahaan.
5) Fotocopy Surat Penunjukan dari Main Delaer/APTM sebagai dealer resmi.
6) Laporan penjualan kendaraan.
b. Memeriksa kelengkapan persyaratan, jika belum lengkap pemohon diminta untuk melengkapi.
c. Membuat Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Pengukuhan Dealer Untuk Pembebasan BBNKB.
d. Menyampaikan Surat Keputusan Kepala Dinas kepada Kepala Bidang Pajak untuk dikoreksi dan mendapatkan arahan.
e. Menerima Surat Keputusan Kepala Dinas dari Kepala Bidang untuk diperbaiki sesuai arahan.
f. Menyerahkan Surat Keputusan Kepala Dinas yang telah diperbaiki kepada Kepala Bidang.
g. Kepala Bidang Pajak menyampaikan konsep Surat Keputusan Kepala Dinas kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani.
h. Menerima Surat Keputusan Kepala Dinas yang sudah ditandatangani.
i. Menyampaikan Surat Keputusan Kepala Dinas kepada Kepala UPPD untuk selanjutnya disampaikan kepada pemohon.

2. Waktu Penyelesaian
a. Waktu penyelesaian Surat Keputusan sejak diterimanya berkas permohonan adalah 1 hari kerja dengan ketentuan persyaratan lengkap.
b. Waktu pengiriman kepada Kepala UPPD/Pemohon adalah 1 hari kerja.

3. Biaya Pelayanan
Tidak dipungut biaya.

4. Produk Pelayanan
Produk pelayanan adalah Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Pengkuhan Dealer Untuk Pembebasan BBNKB.

D. Daftar Dealer pemohon SK PENGUKUHAN DEALER terlampir

Kembali ke halaman sebelumnya

      

REALISASI PAD UNTUK SEMUA SKPD PER FEBRUARI 2017

PILIH SKPD       
Uraian Penerimaan
Target
Realisasi Penerimaan
Sisa Lebih (Kurang)
Dari Target
S/D Bulan Lalu
Bulan Ini
S/D Bulan Ini
%
Pendapatan Asli Daerah 1.308.280.585.796 60.086.475.994 52.848.332.081 112.934.808.075 8,63 1.195.345.777.721
Pajak Daerah 179.260.000.000 42.441.963.549 41.151.432.417 83.593.395.966 46,63 95.666.604.034
Retribusi 56.555.426.381 978.971.900 1.126.772.697 2.105.744.597 3,72 54.449.681.784
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 52.810.182.602 0 0 0 0,00 52.810.182.602
Lain-Lain PAD Yang Sah 142.116.574.714 16.737.306.496 10.570.126.967 27.307.433.463 19,21 114.809.141.251

Anda di Halaman: